JOMBANG, JOINMedia.id – Aktifitas pemasangan tiang dan kabel internet di Jombang kian membuat warga resah.
Hal itu terjadi lantaran pemasangan tiang dan kabel internet di wilayah Kabupaten Jombang kerap dilakukan seenaknya oleh para vendor.
Geram dengan hal tersebut, warga di desa Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang hendak menghentikan aktifitas pemasangan kabel internet, Kamis (17/7/25) siang.
Namun warga baru melapor ke kantor Desa Kepatihan, para pekerja dari vendor tersebut ternyata telah kabur.
Mereka meninggalkan kabelnya menggantung dan berserakan di jalan sehingga sempat mengganggu warga yang melintas.
Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Erwin pribadi, Kepala Desa Kepatihan dan para perangkat desanya bergegas mengamankan kabel-kabel tersebut.
Kabel yang menggantung di sepanjang jalan RE Martadinata atau depan Klenteng Jombang untuk sementara dikaitkan ke pagar rumah-rumah warga.
“Ini tadi ada warga yang lapor kalau ada orang yang masang kabel internet. Tapi pas saya bersama perangkat datang ke sini mereka ternyata sudah tidak ada. Dan sudah saya tunggu dua jam di sini mereka tidak datang,” ujar Erwin Pribadi kepada JOINMedia.id.
Erwin mengaku melarang pemasangan tiang dan kabel internet di Desa Kepatihan karena jumlah tiang dan kabel internet di desanya sudah terlampau banyak dan mencukupi untuk kebutuhan warga.
Pemasangan tiang dan kabel internet yang berlebihan, menurut Erwin justru akan membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan masyarakat merasa terganggu.
“Mereka pasang tiang dan kabel itu istilahnya maling-malingan mas, pas kita ndak ada mereka pasang. Tapi pas kita datang mereka pergi. Seperti ini,” ungkap Erwin.
“Biasanya kalau ditanya mereka itu ngakunya sudah menadapat ijin dari pemkab Jombang. Tapi setelah saya lihat yang diberikan Pemkab surat rekomendasi, bukan surat ijin. Beda lho,” jelasnya.
Erwin berharap Pemkab Jombang segera menertibkan perusahaan-perusahaan yang telah dan akan memasang tiang internet di Jombang agar keberadaan kabel maupun tiang internet tidak meresahkan warga.
“Pemkab harusnya yang menertibkan ini, jangan malah saling lempar tanggung jawab kalau ada complain dari masyarakat,” pungkas Erwin.***
