JOMBANG, JOINMedia.id – Aksi unjukrasa kembali dilakukan oleh warga di Kabupaten Jombang, Jumat (5/7/24).
Sejak pukul 09.00 pagi, mereka konvoi menuju kantor DPRD Jombang dengan mengendarai motor.
Aksi unjukrasa itu mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan warga atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di berbagai sekolah di Jombang yang dinilai carut marut.
Setelah tiba di depan kantor DPRD Jombang, warga langsung berorasi secara bergantian.
Mereka mengeluhkan sikap Kementrian Pendidikan yang sampai saat ini tak kunjung melakukan perbaikan terhadap system penerimaan siswa baru di sekolah.
Sebab dengan system zonasi yang diberlakukan sekarang, menurut pengunjukrasa sangat merugikan mereka yang di desanya tidak ada sekolah Negeri sesuai jenjang yang dibutuhkan.
Sementara jika akan masuk ke sekolah Negeri yang berada di Desa lain, anak-anak mereka sering ditolak dengan alasan rumahnya tidak masuk zonasi.
Ironisnya, kondisi ini diperburuk dengan adanya oknum-oknum perangkat desa yang berada di wilayah yang ada sekolah Negerinya.
Oknum tersebut memperjualbelikan perubahan Kartu Keluarga agar anak yang akan sekolah di wilayah Desa tertentu bisa masuk di sekolah yang ada di Desanya.
Para pengunjukrasa ini geram karena meski praktek kecurangan dan pungli dalam penerimaan peserta didik baru telah berlangsung lama namun selama ini pemerintah seolah menutup mata.
Pengunjukrasa mendesak Menteri Pendidikan Nadiem makarim segera mundur dari jabatannya.***
