NGANJUK, JOINMedia.id – Presiden Prabowo Subianto menandai tonggak sejarah ekonomi desa Indonesia dengan meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara simbolis di KDKMP Nglawak, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Langkah ini menjadi simbol nyata pemerintah mendorong desa sebagai penggerak ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut KDKMP sebagai milestone penting bagi sejarah Indonesia, karena mampu membangun ekosistem koperasi dalam jumlah besar hanya dalam tujuh bulan. Ia menegaskan, melalui KDKMP, desa-desa Indonesia tidak lagi dianggap lemah, melainkan menjadi pilar kekuatan ekonomi bangsa.
“Kalau dicari di negara lain, atau bahkan sejarah kita sendiri, belum pernah ada pemerintah yang meresmikan operasionalisasi lebih dari seribu koperasi sekaligus. Hari ini adalah momen penting,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, KDKMP akan menjadi fondasi strategi pemerintah membangun ekonomi desa dan kelurahan, yang akan digabungkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dukungan KDKMP juga akan mencakup kredit murah untuk rakyat, sekaligus mendorong hilirisasi dan industrialisasi produk lokal.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan rasa syukur atas peresmian simbolis 1.061 KDKMP ini. Ia menegaskan, koperasi ini akan menjadi offtaker produk desa, mulai dari pertanian, perikanan, kerajinan, hingga kuliner, serta mendistribusikan sembako dan barang bersubsidi bagi masyarakat.
“Doa dan dukungan masyarakat sangat penting agar KDKMP bisa benar-benar bermanfaat bagi anggota dan warga sekitar,“ ujar Menkop Ferry.
Untuk desa dengan luas tanah kurang dari 1.000 meter persegi, pembangunan KDKMP akan dirancang vertikal, termasuk kerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara. Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, optimistis target 30.000 KDKMP tahap berikutnya akan tercapai berkat dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, menambahkan bahwa pembangunan fisik KDKMP di Jawa berjalan mulus, sementara daerah terpencil seperti Papua membutuhkan upaya ekstra karena keterbatasan akses dan sumber daya.
Dengan hadirnya 1.061 KDKMP ini, pemerintah menegaskan komitmen membangun ekonomi desa berbasis koperasi, sekaligus memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat desa.***
