JOMBANG, JOINMedia.id – Keputusan Pemkab Jombang menaikan Pajak hingga ratusan persen membuat warga geram.
Senin (29/1/24) siang, ratusan warga ramai-ramai mendatangi kantor Desa Kepatihan Kecamatan Jombang.
Mereka menyatakan keberatan dan menolak kenaikan tarif pajak yang diberlakukan Pemkab Jombang tahun ini.
Warga menilai, kenaikan pajak tersebut terlalu tinggi, mencapai ratusan persen atau sekitar dua hingga lima kali lipat.
Kebijakan Pemkab Jombang itu, menurut warga sangat keterlaluan.
Erni Setianingsih, salah seorang warga mengungkapkan, tahun lalu pajaknya sudah dinaikkan dari 200 ribu menjadi 300 ribuan.
Tahun ini, menurut Erni, pajaknya dinaikkan lagi menjadi lebih dari 700 ribu rupiah.
Hal ini tentu saja menbuat Erni terkejut dan emosi.
Tak hanya sekedar memprotes saja, warga juga ramai-ramai mengembalikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) atau tagihan pajaknya kepada Pemdes Kepatihan.
Menanggapi aksi warga tersebut, Erwin Pribadi, Kepala Desa Kepatihan mengaku juga sangat kecewa dengan keputusan Pemkab Jombang yang menaikkan pajak hingga ratusan persen.
Menurut Erwin, pemberlakuan tarif pajak yang ditetapkan Pemkab Jombang tahun ini juga sarat dengan kejanggalan.
Sebagai contoh, menurut Erwin, pajak tanah dan bangunan yang berada di jalan besar dalam kota justru turun dari ratusan ribu menjadi puluhan ribu, tapi pajak tanah dan rumah warga yang berada di pedalaman (gang sempit) malah naik berkali-kali lipat.
Lusa, Erwin memastikan akan mengembalikan seluruh SPPT warga yang keberatan agar ditinjau ulang oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang.
“Saya akan kembalikan seluruh SPPT ini ke Bapenda karena tidak wajar dan perlu di verifikasi lagi, Dasarnya apa yang rumahnya di gang sempit pajaknya naik tapi yang rumahnya di tepi jalan raya pajaknya justru turun”, ujar Erwin Pribadi.***
