JOMBANG, JOINMedia.id – Pemkab Jombang kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada warga kurang mampu. Senin (28/7/25).
Bantuan tersebut disalurkan Pemkab Jombang melalui program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2025.
Program ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk menekan laju inflasi di Jombang serta menjamin ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
Sepanjang Juni hingga Juli 2025, total sudah 2.200 ton beras yang digelontorkan kepada masyarakat Kabupaten Jombang.
Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebanyak 1.100 ton per bulan, dengan sasaran utama keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdaftar dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Setiap KPM menerima 10 kilogram beras per bulan di titik-titik distribusi yang telah ditentukan.
Salah satu lokasi distribusi tersebut di Desa Kali Kejambon, Kecamatan Tembelang.
Di lokasi tersebut, sebanyak 277 KPM menerima bantuan, dengan total distribusi mencapai 5,5 ton beras selama dua bulan terakhir.
“Bantuan ini bukan sekadar angka, tapi bukti perhatian pemerintah, khususnya Presiden, terhadap rakyat kecil,” tegas Bupati Jombang, Warsubi, saat memantau langsung jalannya distribusi bantuan.
Bupati yang akrab disapa Abah Warsubi itu juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan bantuan ini secara bijak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga bahan pokok di pasaran.
“Gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ini bagian dari upaya kita menjaga stabilitas harga pangan di pasar,” tambahnya.
Melalui koordinasi dengan Dinas Sosial, Pemkab Jombang memastikan distribusi bantuan CPP berjalan tepat sasaran dan transparan.
Pemkab Jombang juga berkomitmen untuk terus memperkuat program-program sosial di berbagai sektor, guna membantu masyarakat yang paling membutuhkan.
Tak hanya sektor pangan, perhatian Pemkab Jombang juga tertuju pada sektor pendidikan.
Abah Warsubi mengungkapkan bahwa Jombang telah mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial RI melalui program Sekolah Rakyat, dengan total anggaran mencapai Rp210 miliar.
“Kami perjuangkan langsung ke Jakarta agar masyarakat Jombang bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini demi hak anak-anak dari keluarga prasejahtera,” pungkasnya.
Program-program seperti CPP dan Sekolah Rakyat diharapkan bisa menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, baik di bidang pangan maupun pendidikan.***
