Sejarah & Budaya

Struktur Pemerintahan di Masa Majapahit

×

Struktur Pemerintahan di Masa Majapahit

Share this article

JOMBANG, JOINMedia.id – Majapahit meruoakan kerajaan terbesar yang pernah ada di nusantara.

Struktur pemerintahan pada zaman Kerajaan Majapahit (sekitar abad ke-13 hingga ke-16) mencerminkan sistem yang terorganisir dan hierarkis.

Berikut adalah gambaran umum struktur pemerintahan Majapahit dari atas hingga ke bawah:

1. Raja (Maharaja)

– Raja merupakan pemimpin tertinggi kerajaan dan dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia.

– Raja memiliki kekuasaan mutlak dalam pemerintahan, militer, dan keagamaan.

– Contoh raja terkenal: Raden Wijaya (pendiri Majapahit) dan Hayam Wuruk (masa kejayaan Majapahit).

2. Raja Muda (Yuwaraja)

– Raja muda biasanya adalah putra mahkota atau kerabat dekat raja yang dipersiapkan untuk menggantikan tahta.

– Bertugas membantu raja dalam menjalankan pemerintahan.

3. Dewan Pertimbangan Kerajaan (Bhatara Saptaprabu)

– Dewan ini terdiri dari para pejabat tinggi dan penasihat kerajaan.

– Tugasnya memberikan nasihat kepada raja dalam pengambilan keputusan penting.

4. Mahapatih (Perdana Menteri)

– Mahapatih adalah pejabat tertinggi setelah raja, bertanggung jawab atas administrasi dan pemerintahan sehari-hari.

– Contoh Mahapatih terkenal: Gajah Mada, yang mengucapkan Sumpah Palapa untuk menyatukan Nusantara.

5. Dharmadyaksa (Pejabat Agama)

– Dharmadyaksa bertugas mengurusi masalah keagamaan dan spiritual.

– Terdapat dua Dharmadyaksa utama:
– Dharmadyaksa ring Kasaiwan. Mengurusi agama Hindu.

– Dharmadyaksa ring Kasogatan. Mengurusi agama Buddha.

6. Rakryan (Pejabat Tinggi Kerajaan)

– Rakryan adalah pejabat tinggi yang memimpin berbagai bidang, seperti:

– Rakryan Mahamantri. Pemimpin urusan dalam negeri.

– Rakryan Demung: Bertugas mengatur rumah tangga kerajaan.

– Rakryan Kanuruhan: Bertugas sebagai penghubung antara raja dan rakyat.

– Rakryan Rangga: Bertanggung jawab atas urusan militer.

7. Bupati (Penguasa Wilayah)

– Bupati adalah penguasa daerah yang bertanggung jawab atas wilayah tertentu dalam kerajaan.

– Mereka membayar upeti kepada raja dan menjaga ketertiban di wilayahnya.

8. Pamong Praja (Aparatur Pemerintahan Lokal)

– Pamong praja adalah pejabat lokal yang membantu bupati dalam mengelola wilayah.

– Mereka bertugas mengatur administrasi, pajak, dan keamanan di tingkat desa.

9. Rakyat (Masyarakat Umum)

– Rakyat adalah penduduk biasa yang bekerja sebagai petani, pedagang, atau pengrajin.

– Mereka membayar pajak dan memberikan tenaga untuk proyek kerajaan.

Catatan:

– Sistem pemerintahan Majapahit dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, dengan raja sebagai pusat kekuasaan.

– Majapahit juga memiliki sistem mandala, di mana kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya tunduk dan membayar upeti kepada Majapahit.

Struktur ini menunjukkan betapa Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang kompleks dan terorganisir, yang menjadi salah satu faktor pendukung kejayaannya.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *